kud-harapantani.com
RSS Feed
Subscribes

Toleransi NPL yang Ideal untuk Lembaga Pembiayaan Non Profit

image

Sembilan tahun beroperasi memang belum bisa mengukur kriteria sukses penyaluran dana bergulir yang selama ini dikelola Lembaga Pengelola  Dana Bergulir untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Terlebih kelahiran lembaga ini merupakan tindak lanjut dari program dana bergulir di Kementerian Koperasi dan UKM yang berlangsung sepanjang tahun 2000 hingga 2007. Kala itu, penyaluran dana bergulir dimaksudkan untuk menyelamatkan perekonomian rakyat yang tengah diterpa krisis moneter. Dengan latar belakang pembiayaan berkonotasi bantuan sosial itu, sangat wajar jika pertanggungjawabannya lemah karena tujuannya memang untuk meredam gejolak sosial.
Dalam rentang tujuh tahun itu, Kemenkop UKM  telah meyalurkan dana bergulir  kepada 16.930 unit usaha, terdiri dari 13.545 unit usaha koperasi dan 3.385 unit usaha non koperasi yang tersebar di seluruh Tanah Air. Total  dana bergulir yang telah disalurkan ke KUMKM sebesar Rp 3.058.849.168.850 meliputi Belanja Subsidi sebesar Rp 617.100.000.000; Belanja Sosial Rp. 483.655.766.259 dan Belanja Modal Rp 1.985.693.402.600. Jumlah dan jenis bantuan tersebut disalurkan melalui Deputi II, III, IV, dan Deputi VI Kemenkop UKM serta Sekretariat Menteri Negara dengan total 166 jenis bantuan.
Lantaran keberadaannya sebagai BLU yang tidak dibebani mendulang  profit, maka LPDB mendapat  toleransi pengembalian pinjaman bermasalah atau Nonperforming loan (NPL) hingga 15%. Batasan 15% itu tentu saja dengan pertimbangan matang, antara lain memang tidak mudah bagi LPDB untuk bermitra dengan KUMKM yang selalu berkonotasi lemah modal, manjemen dan sumber daya manusia.
Dalam rentang Sembilan tahun beroperasi, LPDB dapat mengambil pelajaran dari lemahnya kesadaran mitra usaha (KUMKM) dalam pengembalian pinjaman dana bergulir. Ini lantaran masih adanya anggapan dana bergulir LPDB adalah pinjaman dari pemerintah yang tidak wajib dikembalikan. Itu sebabnya kredit bermasalah LPDB pun bergerak naik, kendati masih tetap di bawah angka toleransi 15%. Jika dibanding dengan NPL perbankan sebesar 5% berdasar standar Bank Indonesia, maka batasan NPL LPDB  sebesar 15% cukup tinggi. Namun patut dicatat bahwa LPDB bukanlah lembaga komersial seperti halnya perbankan. Penyaluran dana bergulir adalah bagian dari program pemerintah yang sifatnya pro rakyat. Artinya, dana tersebut seutuhnya disediakan untuk kepentingan mitra atau KUMKM yang berada di level lemah permodalan. Tugas LPDB adalah menyalurkan  dana bergulir dengan tidak dibebani harus mendapat profit namun juga tidak boleh rugi. Kalaupun LPDB mengalami  loss dalam penyaluran, maka faktornya adalah force majeur atau kerugian usaha yang dialami mitra, bukannya karena dana tersebut dikorup atau dibawa lari oleh mitra.
Dengan beban tugas  dan motif yang berbeda antara LPDB  dan lembaga perbankan, adalah mustahil menyamakan beban NPL LPDB dengan perbankan.  Karenanya, Kementerian Koperasi UKM sebagai instansi yang menaungi LPDB patut mengambil keputusan bijak untuk mengecualikan penetapan batas NPL terhadap LPDB-KUMKM. Terlebih  fungsi BLU ini  belakangan juga bertambah sebagai lembaga yang dituntut mampu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

 

[sumber : http://majalahpeluang.com/toleransi-npl-yang-ideal-untuk-lembaga-pembiayaan-non-profit/ ]

Mon, 14 Sep 2015 @10:54


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 2+8+1

KONTAK
image

Ketua KUD Harapantani

08117406397 / 0745 9270170


Jalan Brawijaya Simpang KUD Singkut II | Telp. / Fax 0745-9270170
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Anda Ingin Punya Website Nama Domain Sendiri?

Cek Nama Domain ?

Kategori
Arsip

Artikel Terbaru
Komentar Terbaru
SLINK
Admin
Website Terkait
Jumlah Pengunjung

FP Graha Arta Prima
image