Website Resmi | KUD HARAPAN TANI Singkut II

Ekspor Hasil Industri Jambi Naik 36,57 Persen

Admin Harapan Tani Group — Sun, 13 Jun 2010 20:03:33 +0700

Nilai ekspor hasil kelompok industri Provinsi Jambi mengalami kenaikan masing-masing sebesar 36,57 persen dari 72,32 juta dolar AS menjadi 98,77 juta dolar AS, sementara volumenya naik 49,54 persen dari 4,16 juta ton menjadi 61,04 juta ton pada April 2010.

Kenaikan nilai dan volume ekspor kelompok industri Jambi tidak lepas dari terus meningkatnya ekspo komoditi minyak nabati, karet olahan dan kayu yang menjadi andalan daerah, kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jambi, Dyan Pramono Effendi, di Jambi , Sabtu (12/6).

Dari puluhan komoditi industri Jambi yang tercatat pada BPS, nilai ekspor terbesar atau penyumbang terbanyaknya adalah komoditi minyak nabati yang mengalami kenaikkan sebesar 136,57 persen. Disusul oleh komoditi lainnya, yang juga mengalami kebaikkan seperti kayu lapis dan olahannya yakni sebesar 83,03 persen.

Dua komoditi lainnya seperti karet olahan dan kertas/pulp juga terjadi kenaikkan nilai dan volume ekspornya pada April lalu, yakni masing-masing sebesar 23,25 persen dan 2,34 persen. Untuk nilai ekspor minyak nabati dari Provinsi Jambi yang dikirim kebeberapa negara, sudah tercatat senilai 21,45 juta US dolar dengan 2,68 juta ton.

Disusul komoditi kayu lapis dan olahannya yang tercatat nilai ekspornya sebesar 2,50 juta US dolar dengan volume sebesar 2,87 ribu ton, kemudian lagi untuk ekspor arang dari Jambi nilai mencapai 196 ribu US dolar dengan volume 1,17 ribu ton. Kemudian kelompok industri lainnya, yakni komoditi karet olahan nilai dan volumenya tercatat sebesar 67,42 juta US dolar dengan 2,18 juta ton, serta komoditi kertas/pulp yakni senilai 7,17 juta US dolar dengan volume 8,62 ribu ton.

Dari tiga kelompok besar ekspor Provinsi Jambi, kelompok indutri tercatat yang paling besar menyumbangkan nilainya secara kumulatif mulai Januari hingga April 2010 yakni mencapai 279 juta US dolar dengan volume 16,9 juta ton. (ant)

[http://ekonomi.tvone.co.id/berita/view/40426/2010/06/13/ekspor_hasil_industri_jambi_naik_3657_persen/]

Dirut PLN: Gratiskan Listrik Untuk Masyarakat Miskin

Admin Harapan Tani Group — Sun, 13 Jun 2010 14:05:08 +0700

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) Dahlan Iskan mengusulkan agar listrik untuk masyarakat miskin digratiskan, sementara untuk yang lain disesuaikan tarifnya dengan harga pasar.

"Saya serius, yang miskin gratis saja, sudah kita cetuskan, di DPR kemarin, pemerintah belum ada tanggapan dikira saya guyon, saya serius, " katanya dalam acara diskusi TDL yang diselenggarakan Forkem dengan Kementrian Koordinator Perekonomian di Pulau Bidadari, Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan masyarakat miskin tersebut adalah mereka yang mempunyai listrik 450 Kwh yang diperkirakan mencapai 20 juta pelanggan. " Atau kira-kira memiliki lima lampu bolam ditambah dengan TV, Radio, VCD, rice cooker bergantian dengan setrika dan kipas angin. Jumlahnya" katanya.

Ia mengatakan, dengan skema rakyat miskin gratis sementara untuk masyarakat lainnya membayar sesuai tarif pasar maka PLN akan untung.

Ia memperkirakan untuk menggratiskan masyarakat miskin maka pihaknya akan kehilangan pendapatan sekitar Rp1,5 triliun, sementara pendapatan dari masyarakat lainnya yang membayar sesuai tarif akan meningkat Rp20 triliun.

"Kalau sampai hati, maksudnya diluar masyarakat miskin membayar penuh sesuai pasar bisa Rp40 triliun," katanya.

Ia menambahkan, usul tersebut merupakan usul konkret untuk membela masyarakt miskin. "Karena selama ini yang menolak kenaikan tarif listrik selalu memberikan alasan untuk rakyat miskin, jadi ini usul konkret untuk rakyat miskin," katanya.

Ia mengatakan, selama ini pihaknya selalu merugi dan mendpatkan subsidi karena untuk biaya produksi mencapai Rp1.200 per Kwh, sementara harga jual rata-rata hanya Rp650 per Kwh. Sehingga kalau kenaikan 10 persen tetap saja akan merugi dan harus disubsidi pemerintah.

Dengan adanya skema diatas menurut dia, PLN akan dapat memperoleh keuntungan dan tidak perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Namun demikian, menurut dia hal ini agak sulit, karena harus menaikan tarif hingga 100 persen.

Selain itu, ia juga mengusulkan bisa juga dengan mekanisme subsidi langsung ke rakyat. Jadi subsidi ke PLN yang mencapai Rp50 triliun lebih tersebut, tidak diberikan ke PLN tapi langsung ke masyarakat.

"Dan rakyat membayar sesuai tarif, ini justru akan lebih mendorong penghematan, jadi bukan perusahaannya yang disubsidi," katanya.

Menanti Terobosan Menkeu

Admin Harapan Tani Group — Tue, 8 Jun 2010 13:30:39 +0700

Menteri Keuangan memang tak harus menggebrak. Pelaku pasar keuangan pun tidak suka gebrakan. Mereka -kecuali sedikit spekulan yang suka kejutan karena dari sana mereka bisa melakukan aksi spekulasi untuk memancing keuntungan- lebih menyukai langkah yang stabil dan bersifat fundamental. Meskipun kebijakan itu dinamis, tetapi tetap tanpa gonjang-ganjing. Sudah begitu banyak uang panas dan hal-hal yang panas di pasar Indonesia.

Salah satu kelebihan Menkeu yang baru, Agus Martowardojo, adalah pengalaman sebagai bankir. Dia sudah pasti tahu persis urusan utang-piutang. Kapan sebuah perusahaan harus berhenti berutang atau kapan dihentikan aliran utangnya. Kapan sebuah bank seharusnya berhenti memberikan utangan kepada debitornya.

Perlu dipikirkan terobosan sekarang ini, kapan Indonesia berhenti berutang? Setidaknya, Indonesia tidak terkesan doyan utang meskipun tidak dimanfaatkan secara optimal, sementara biaya administrasi atau bunga terus membebani APBN.

Urusan utang-piutang inilah yang sekarang ini menjadi persoalan fundamental ekonomi Indonesia. Begitu besar utang pemerintah. Kini mencapai Rp 1.500-an triliun. Sebagai bandingan, pendapatan negara setahun hanya Rp 900-an triliun.

Ada pihak yang mengatakan utang Indonesia sudah membaik alias menurun. Mereka yang punya argumen ini mengukurnya dari persentase nilai utang tersebut dengan produk domestik bruto (PDB). Misalnya, utang negara dulu dikatakan sempat mencapai lebih dari 57 persen dari PDB. Sekarang tinggal 25-an persen dari PDB.

Persoalan utang ini dilihat juga dari sisi lain. Apabila dilihat dari sisi ukuran PDB, utang pemerintah memang turun. Faktanya, secara nominal jumlah utang itu terus meningkat. Kalau pada tahun 2004 baru sebanyak Rp 1.200-an triliun, sekarang sudah mencapai Rp 1.500-an triliun. Artinya, era Menkeu lama, utang bertambah Rp 300-an triliun. Jadi, sebaiknya informasi pemerintah itu jangan menyesatkan.

Begitulah jumlah utang tersebut dapat dilihat dan dimaknai. Kalau bandingannya PDB pasti bisa dikatakan jumlah utang menurun. Itu terjadi karena PDB-nya meningkat terus. PDB itu adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan semua unit usaha dalam suatu negara tertentu.

Agus Martowardojo juga selama ini dikenal keberpihakannya kepada pengusaha kecil. Bahkan, Bank Mandiri yang baru saja ditinggalkannya dalam beberapa tahun terakhir sangat getol menumbuhkan kreativitas dan kemandirian kaum muda, dengan program Wirausaha Muda Mandiri.

Bank Mandiri pula yang memelopori kegiatan yang mempertemukan nasabahnya (investor) yang berkinerja baik dengan pemerintah di Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Kelak akan dilanjutkan pertemuan dengan pemerintah daerah lainnya di kawasan timur Indonesia yang selama ini minim investasi dan tertinggal dalam pembangunan.

Dalam konteks dan perspektif itulah kebijakan yang akan diambil Menkeu ke depan patut disandarkan. Menggerakkan sektor riil, mendorong investasi, memacu produksi dan produktivitas di daerah tertinggal untuk menciptakan lapangan kerja dan bermuara pada pengurangan kemiskinan.

Harapan banyak orang, Menkeu baru sebagai bankir tidak bekutat pada indikator makro saja, sementara kaki perekonomian tak menginjak tanah. Untuk membuat kaki-kaki perekonomian menginjak tanah, berakar kuat, adalah pembangunan pertanian (agrikultur) dalam arti luas serta pembangunan infrastruktur dan energi.

Janganlah suka aneh-aneh, seperti mengenakan bea keluar bagi kakao ekspor sehingga menekan harga di tingkat petani, kebijakan ekspor rotan yang membuat petani dan perajin bangkrut.

Janganlah rajin berutang dan membayar utang yang belum dicairkan. Janganlah suka mem-bail out bank bermasalah bertriliun-triliun rupiah, sementara menolong petani sangat pelit.

Pro-rakyat, pro-poor, pro-growth, dan pro-job harus nyata dibuktikan, bukan slogan politik belaka. Caranya, mengambil kebijakan yang benar-benar berpihak untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas guna mengangkat harkat, harga diri bangsa, serta derajat kemakmuran rakyat banyak, petani, mereka yang miskin dan menganggur.

Terlena dengan indikator pendapatan per kapita yang terus naik, APBN yang terus meningkat walaupun disertai utang membengkak adalah "sesat". Kontribusi segelintir orang yang sangat kaya raya makin besar untuk membentuk total PDB. Padahal, total PDB itu dibagi rata 230 juta penduduk kemudian diperoleh indikator pendapatan per kapita. Jadi, orang kelaparan pun dianggap saat ini berpendapatan per kapita 3.000 dollar per tahun. Ah, ini namanya false economy (meminjam judul buku Alan Beattie).

Selamat bekerja keras, Pak Menkeu! Pekerjaan di rumah Nusantara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terlampau banyak. Jangan sampai kebijakan pusat selalu dicap berbau neolib, memarjinalkan petani, si miskin, dan penganggur sehingga menimbulkan sentimen dan isu ketidakadilan pembangunan.

Itu bisa memicu radikalisme dan keinginan untuk mengurus diri sendiri lantaran mereka bisa berpikir bahwa cara itulah yang lebih baik ketimbang diurus pemerintah pusat...! Jangan sampai

[http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/05/29/08132891/Menanti.Terobosan.Menkeu]

Modal Rp250 Ribu, Kue Tomat pun Jadi Tumpuan Keluarga

Admin Harapan Tani Group — Thu, 27 May 2010 08:27:49 +0700

Di balik kesulitan, ada kemudahan. Kira-kira begitulah kisah hidup pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), Nita Purwita, 40 tahun. Setelah mengalami masa-masa sulit, kini perempuan kelahiran Bandung, Jawa Barat, ini sukses berbisnis kue.

Pada akhir 1990-an cobaan berat dialami Nita dan keluarga kecilnya. Berawal dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami suaminya dari salah satu bank saat krisis moneter melanda Indonesia, berbagai usaha yang dirintis sang suami juga gagal.

“Entahlah, tapi apa yang kami lakukan ketika itu selalu gagal dan kami selalu menemui jalan buntu.Pokoknya setiap kami menjalani hari, itu merupakan hari yang sulit, tidak ada hari yang mudah kala itu,” paparnya.

Hingga pada medio 2007, Nita membulatkan tekad untuk benarbenar menekuni dunia wirausaha. Nita membaca dan mempelajari teori entrepreuneur dan kisah hidup usahawan sukses, mencari ide usaha serta terus berkonsultasi dengan suami dan kerabatnya.

Pada tahun itulah Nita bersama suami mulai menjajaki bisnis kuliner. Dia berniat menekuni kuliner yang belum banyak dikembangkan orang lain. “Lantaran Bandung sudah sangat jenuh dengan kuliner, kita harus mencari inovasi baru,jika itu-itu saja, saingan kita pastinya banyak,” tutur Nita.

Akhirnya, ibu dua orang putra itu mencoba membuat kue kukus menggunakan resep ibundanya. Di masa lalu, kue kukus menjadi makanan favorit ayah dan saudara-saudaranya. “Jadi pada intinya, kesulitan yang menginspirasisaya untuk mencari apa yang harus saya lakukan. Saya menemukan resep cake tomat buatan ibu,” kenangnya.

Ibunda Nita, tidak pernah sekalipun mengomersialkan resep kue tomat buatannya. Tapi, bagi Nita, resep ibundanya merupakan peluang untuk mendulang pundi-pundi rupiah. “Saya mencoba membuat lalu diedarkan ke tetangga-tetangga dan saudara-saudara. Respons positif dan mereka mendukung agar saya membuat bisnis kue kukus rasa tomat ini,” ujar Nita.

Jadilah usaha kue tomat yang diberi nama Karina (Karya Ibu dan Anak). Saat memulai usahanya, Nita kembali mendapat cobaan. Puluhan kilogram tomat yang sudah dibelinya saat akan memulai usaha sebagian besar busuk dan tidak bisa dikonsumsi. Padahal, 50 persen bahan dasar kue buatan Nita berasal dari tomat. Selain itu, kue-kue buatannya sempat tidak laku di pasaran. “Kami lagi-lagi putus asa,” ucapnya.

Namun, suami dan orang tuanya terus mendukung hingga akhirnya Nita kembali bersemangat menjalankan bisnisnya ini. Dengan modal awal Rp250 ribu, Nita kembali membeli tomat.

Kali ini, dia lebih berhati-hati. Kini usaha pembuatan kue yang ditekuninya menjadi andalan hidup keluarga kecilnya. Dalam satu bulan omzet Karina mencapai Rp20,2 juta. Sekira 40 persen dari omzetnya atau sekira Rp8 juta merupakan keuntungan yang diperoleh Nita.

Sisanya digunakan Nita untuk menjalankan usaha dan menambah modal. Dalam satu hari, rata-rata dia mampu menjual 45 dus Karina, yang per dusnya dibanderol Rp15 ribu.

“Sekarang suami juga tidak usaha yang lain tapi membantu memasarkan dan mengantarkan kue-kue ini kepada pemesan atau kepada toko kue yang menjadi langganan kami dalam menjual. Setidaknya kami sudah ada penghasilan yang lumayan dari usaha ini,” paparnya.

Nita memproduksi Karina di tempat tinggalnya di Kompleks Griya Bandung Indah (GBI) Blok F 21 No 12 Kabupaten Bandung.Nita juga mengontrak rumah lain yang berlokasi tepat di sebelah tempat tinggalnya untuk mendukung produksi kuenya. Saat ini Nita memiliki dua orang karyawan tetap yang setiap harinya membantu mengerjakan proses produksi. “Saya sudah bisa menggaji mereka loh, walaupun tidak besar,” kata Nita bangga.

Saat ini Nita menitipkan hasil produksinya di toko-toko kue ternama di Kota Bandung. Di antaranya, Toko Kue Putri Oleh-Oleh Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung.

Selain itu, hampir setiap bulan Nita mendapatkan pesanan dengan jumlah yang lumayan besar untuk acara-acara tertentu. Bahkan, katanya, kue Karina sudah merambah ke luar negeri. Adapun di Indonesia, kuenya sudah sampai ke kawasan paling timur, Papua.

“Mereka beli di toko-toko yang saya titipi. Mungkin buat mereka sangat aneh ada kue kukus yang terbuat dari tomat. Dan respons mereka juga bagus, dari mulut ke mulut,setiap ada wisatawan asing yang mengunjungi toko kue itu pasti mereka membeli kue saya,” klaim Nita.

Selain rasa dan aroma tomat, Nita juga memproduksi Karina rasa mangga dan terong. Untuk mangga dan terong, Nita mengaku, itu merupakan bagian dari inovasi.

Rasa andalannya tetap di kue bolu rasa tomat. Nita bercerita, modal awal usaha ini selain untuk bahan baku, juga untuk membeli dua oven besar, mixer, dan beberapa buah loyang. Sebagian dari peralatan tersebut sudah dimilikinya sebelum membuka usaha kue Karina.

Dari usahanya, Nita juga memiliki aset sebuah motor yang digunakan suaminya untuk mengantarkan kue ke pelanggan. “Motor sudah kami miliki dalam tiga tahun ini. Usaha kami sudah stabil dan ini berkat kerja keras dan saling mendukung. Kami punya rencana yang lebih besar lagi, seperti membeli atau paling tidak mencicil mobil untuk operasional kami. Usaha kami sedang berlari ke arah yang lebih maju lagi,” tutur istri Darmawan Sabar ini.

Nita tertarik untuk membeli mobil jenis boks atau mobil pengangkut barang seperti Daihatsu Gran Max. Menurutnya, mobil tersebut praktis dan dapat memuat banyak barang sehingga dapat mempermudah pengiriman kue produksinya ke para pelanggan tetap.

Walau begitu, Nita mengakui, dalam menjalankan bisnis ada saja kendala yang dihadapi. Kendala yang paling berat dirasakannya saat ini adalah pemasaran yang masih belum maksimal. Nita hanya mengandalkan obrolan dari mulut ke mulut.

Hingga kini, Nita belum memiliki tempat permanen yang dimilikinya sendiri untuk menjajakan kue-kue produksinya. Seperti halnya sebagian besar wirausaha, Nita juga sempat meminjam kredit usaha perbankan.

Tambahan dana tersebut digunakan sebagai modal usaha.Namun saat ini, Nita sudah berhasil melunasi semua kreditnya. Nita bangga dengan segala daya upayanya. Meski begitu, dia merasa saat ini belum sepenuhnya sukses. “Ke depannya saya ingin bisa mewariskan usaha ini kepada anak-anak saya kelak. Saya ingin usaha saya menjadi besar dan menjadi kue ikon Jawa Barat,” harap Nita.

Selain itu, dia juga bermimpi dapat mendirikan tomato house yang bahkan konsepnya sudah disusunnya. Tomato house itu nantinya menjadi pusat segala sesuatu tentang tomat. “Apakah itu pernak-pernik, makanan, merchandise, dan apapun itu. Saya ingin membuka pusat segala sesuatu tentang tomat dan menjadi tempat wisata tersendiri. Dan Karina menjadi awal mulanya,” papar Nita.

Kendati demikian Nita bersyukur, saat ini dia sudah dapat menjalankan usaha tetap yang dapat menghidupi keluarganya. Menurutnya, keberhasilan usaha ditentukan oleh keuletan, berkelanjutan, dan tidak pernah kenal kata menyerah.

{http://economy.okezone.com/read/2010/05/26/22/336467/modal-rp250-ribu-kue-tomat-pun-jadi-tumpuan-keluarga}

Pemerintah Serius Ajak Swasta Bangun Infrastruktur

Admin Harapan Tani Group — Wed, 14 Apr 2010 21:19:53 +0700

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dan bersungguh-sungguh mengajak sektor swasta turut serta membangun infrastruktur tanah air.

"Pemerintah Indonesia sangat bersungguh-sungguh dalam mendorong pengembangan kerja sama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur," kata Tifatul di Jakarta, Rabu.

Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan pendukung di antaranya melalui penetapan Perpres 13 Tahun 2010 (sebagai revisi atas Perpres No. 67 Tahun 2005) yang merupakan salah satu upaya perwujudan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Pembangunan tersebut dilakukan melalui langkah yang komprehensif untuk menciptakan iklim investasi yang mampu mendorong keikutsertaan badan usaha swasta dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha yang sehat.

"Perpres tersebut diharapkan akan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam penyediaan infrastruktur yang menggunakan pola kerjasama pemerintah dan swasta," katanya.

Pernyataan itu disampaikan terkait digelarnya Pameran Infrastruktur Asia 2010 yang dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana, Rabu (14/4) sebagai rangkaian awal kegiatan "Asia Pacific Ministerial Conference on Public Private Partnership" -APMC-PPP 2010.

Menurut rencana, acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan Pertemuan UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) PPP High Level Expert Group Meeting.

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono dijadwalkan membuka secara resmi acara tersebut pada Kamis (15/4) di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta.

APMC 2010 itu berlangsung selama 4 hari dengan tema "Breaking Down the Barriers to PPP."

Bagi Indonesia, kata Tifatul Sembiring, APMC itu sangat penting artinya, karena diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi percepatan pembangunan infrastruktur yang kini terus disempurnakan secara terintegrasi dari semua pemangku kepentingan.

Menurut Menteri, infrastruktur merupakan sektor strategis yang dapat mendukung perekonomian Indonesia, terutama jika investasi dapat dilakukan dengan tepat.

"Acara itu diharapkan mampu mendorong kerja sama antar negara untuk pengembangan kerja sama pemerintah dan swasta dan mendorong implementasinya di bidang infrastruktur pada negara-negara Asia Pasifik," katanya.

Selain itu melalui event yang sama, pihaknya berharap dapat mencermati kebutuhan dan preferensi pihak swasta melalui pertukaran informasi dan pengalaman mengenai pengembangan kerja sama pemerintah dan swasta.
[http://www.antaranews.com/berita/1271231805/pemerintah-serius-ajak-swasta-bangun-infrastruktur]

Ikan Sidat Indonesia Diincar Jepang

Admin Harapan Tani Group — Tue, 23 Mar 2010 08:07:40 +0700

Benar jika dikatakan bahwa kekayaan kelautan dan perikanan Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Buktinya terlihat dari salah satu spesies ikan kegemaran warga Jepang, yaitu ikan sidat atau unagi, yang banyak hidup di perairan Indonesia.

Benih ikan sidat yang bisa hidup di air tawar dan asin itu ternyata menjadi incaran pengusaha perikanan Jepang karena harganya yang terbilang wah dan bisa mengucurkan yen ke kantong. Ambil contoh, ikan sidat jenis marmorata. Untuk membeli satu kilogramnya saja, Anda harus menyediakan uang setidaknya Rp 300.000.

Namun, ada juga 5 jenis ikan sidat lainnya yang salah satunya dijual seharga Rp 150.000 per kg, yakni jenis bicolor. Benihnya banyak ditemukan di perairan Palabuhan Ratu, Jawa Barat. Sampai saat ini, manusia belum bisa melakukan pemijahan terhadap benih ikan sidat tersebut. Pasalnya, ikan ini mensyaratkan pemijahan dilakukan di perairan laut dalam setelah benur lahir dan menjadi benih. Biasanya anakan sidat akan berenang ke muara sungai.

Di muara sungai itulah ikan itu besar sampai kemudian datang masa pemijahan lagi. "Jepang yang memiliki teknologi tinggi pun sampai sekarang belum bisa melakukan pemijahan tersebut," papar Made Suita, Kepala Balai Pelayanan Usaha (BLU) Tambak Pandu, Karawang, Minggu (14/3/2010).

Alhasil, untuk pembudidayaan ikan sidat tersebut, benih harus didatangkan dari alam. Beberapa daerah yang sudah memiliki sebaran tersebut adalah perairan Poso, Manado, selatan Jawa terutama perairan Palabuhan Ratu, dan perairan di barat Sumatera.

Namun, tidak semua daerah itu benihnya bisa dimanfaatkan karena banyak nelayan yang belum mengerti cara untuk menangkapnya. Made menyebutkan, nelayan yang sudah memiliki kemampuan untuk menangkap benih sidat itu baru nelayan yang ada di Palabuhan Ratu. Wilayah ini memiliki palung dan muara sungai yang mengalir ke laut.

Nurdin selaku Kepala Bagian Budidaya di BLU Pandu Karawang bilang, kini sudah ada yang mengomersialkan keberadaan benih itu, terutama nelayan yang ada di Palabuhan Ratu. Mereka sudah mengetahui potensi pasar benih ikan sidat, yang satu kilogramnya atau sekitar 5.000 benih dijual seharga Rp 150.000 per kg. Pembelinya pun kebanyakan datang dari Taiwan, Korea, China, Vietnam, dan tentunya Jepang.

Namun sebagian masyarakat Indonesia belum mengerti keberadaan bibit ikan sidat tersebut. Di Poso dan Manadi, misalnya, benih ikan sidat tersebut bahkan dijadikan ikan yang digoreng dengan rempeyek. Menurut Nurdin, ketika warga tidak mengetahuinya, ikan sidat itu menjadi ikan biasa seperti teri.

Pembeli benih ikan sidat dari berbagai negara kini sudah banyak mengincarnya. Sementara itu, pembeli benih domestik hanya memanfaatkannya untuk kebutuhan budidaya yang ada di Karawang, Cirebon, dan Indramayu. Yang menyulitkan bagi pembudidaya di dalam negeri adalah mereka tidak memiliki akses langsung ke pasar ekspor. Adapun di pasar dalam negeri, mereka tidak bisa berharap banyak karena konsumen domestik tidak menyukai ikan sidat dan juga karena harganya yang mahal.

"Untuk membudidayakannya juga ada persyaratan jika ingin ekspor ke Jepang sehingga pembudidaya ikan sidat sulit untuk ekspor ke sana," kata Nurdin.

Salah satu cara untuk bisa menembus pasar Jepang adalah dengan menjalin kerja sama terhadap perusahaan Jepang yang sebelumnya sudah berbisnis ikan sidat.

Nurdin bilang, ikan sidat cukup mahal karena proses perawatannya yang membutuhkan waktu lebih panjang, yakni 3-4 bulan. Adapun pakan utamanya adalah pelet dengan protein tinggi yang dijual seharga Rp 9.000 per kg. Selain itu, ikan juga butuh pakan tambahan berupa keong mas yang sudah dipotong-potong.

Dalam perawatannya pun, suplai oksigen harus dijaga karena ikan sidat membutuhkan air dengan tingkat larutan oksigen tinggi. Adapun tingkat kehidupan rata-rata ikan sidat tersebut mencapai 75 persen dari bibit yang ditebar. "Jika ingin detailnya, maka silakan datang ke BLU Tambak Pandu Karawang. Kami akan berikan informasi detailnya," undang Nurdin.

Saat ini di BLU Pandu Karawang terdapat mitra kerja sama dari Jepang, yakni Asama Industry Co Ltd. Mitra ini bekerja sama dengan PT Suri Tani Pemuka yang melakukan kerja sama untuk memproduksi ikan sidat di BLU Pandu Karawang. Ikan sidat yang sudah diproduksi tersebut bisa diekspor langsung ke Jepang karena sudah ada yang menampung. Sayang, Made tidak mau menyebutkan angka ekspor dari perusahaan mitranya tersebut.

Saat ini yang dibutuhkan oleh pembudidaya ikan sidat adalah membuka kerja sama dengan pemasok ikan sidat yang ada di pasar dunia. Menurut Made, pasar yang sangat menarik dan belum banyak disentuh adalah pasar ikan sidat untuk kebutuhan non-Jepang. "Yang mengonsumsi itu tidak hanya Jepang. Taiwan, Korea, dan China juga sangat menyukai ikan ini," ungkap Made.

Butuh proteksi ekspor benih

Masalah yang dihadapi oleh pembudidaya ikan sidat ini adalah masalah daya saing yang ketat dengan negara produsen lainnya. Negara yang sudah mengembangkan budidaya ikan sidat ini adalah Vietnam dan Korea, demikian juga dengan Jepang sendiri. Anehnya, kata Made, budidaya di dua negara tersebut mendapatkan benih ikan sidat dari Indonesia.

Padahal, kata Made, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah memproteksi ekspor benih ikan sidat dengan alasan guna melindungi spesies dan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. "Namun, pembudidaya ikan sidat di Jepang itu sendiri ternyata adalah orang Indonesia," ungkap Made.

Termasuk yang ada di Korea dan juga Vietnam, benih ikan sidat itu diindikasi berasal dari Indonesia. Made mengindikasi bahwa banyak benih ikan sidat dari Indonesia berseliweran keluar negeri dan dibudidayakan di luar negeri. "Kontainer saja yang besar bisa diselundupkan, apalagi benih yang kecil ini," ujar Made.

Jika penyelundupan benih itu bisa diatasi, maka produksi ikan sidat dari budidaya di dalam negeri bisa sangat diandalkan sebagai nilai tambah bagi pembudidaya di dalam negeri, termasuk menambah devisa negara.

Bagaimana Cara Mengisi SPT Pajak

Admin Harapan Tani Group — Tue, 23 Mar 2010 07:41:54 +0700

Pada 31 Maret 2010 ini adalah batas waktu terakhir bagi wajib pajak pribadi untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh). Jutaan wajib pajak akan menyerbu kantor pelayanan pajak untuk menyerahkan SPT.

Bahan presentasi dari Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengisi SPT Pajak. Sebab, masyarakat perlu memahami konsep perpajakan. Apalagi, ada istilah teknis dan penghitungan yang berbeda-beda tergantung subjeknya sehingga agak sulit dipahami dan membingungkan orang-orang awam.

Agar tidak kebingungan dalam mengisi SPT, Anda perlu memahami dulu informasi penting seputar SPT. Anda juga perlu mengetahui mengapa mengisi dan menyampaikan SPT Pajak penting?

Apa itu SPT?

SPT PPh adalah formulir yang harus diisi oleh Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan. Formulir SPT dapat diunduh melalui situs pajak atau didapatkan melalui kantor pelayanan pajak terdekat. Biasanya, Ditjen Pajak secara rutin mengirimkan lembar SPT tahunan kepada Wajib Pajak baru sesuai dengan alamat yang tertera dalam pendaftaran.

Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Pasal 3 ayat 3 huruf b. Di sini disebutkan bahwa penyerahan SPT paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak, yakni pada 31 Maret atau tiga bulan setelah tahun buku berakhir bagi WP yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.

Wajib Punya NPWP

Untuk bisa mengisi atau menyampaikan SPT, wajib pajak harus memiliki NPWP. NPWP ini diibaratkan sebagai identitas pribadi Wajib Pajak. Untuk mendapatkan NPWP ini caranya cukup dengan menyerahkan KTP bagi Penduduk Indonesia dan Paspor bagi Warga Negara Asing.

Jika tidak punya NPWP, maka kewajiban pajak Anda tidak akan terdokumentasi dengan baik. Bahkan, menurut aturan Perundang-undangan yang berlaku disebutkan bahwa Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) akan dikenakan pajak 20 persen lebih tinggi dari yang seharusnya. PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan karyawan yang bekerja.

Sedangkan, untuk Wajib Pajak yang terkena PPh Pasal 23 dan tidak mempunyai NPWP untuk yang dipotong akan dikenakan pajak 100 persen lebih tinggi dari yang seharusnya.

***

Sekilas, bagi orang yang belum pernah mengisi formulir SPT akan bingung saat pertama kali melihatnya. Memang informasi yang tertera di dalamnya cukup banyak.

Namun, sebenarnya dalam SPT ini termuat empat bagian penting yakni penghasilan wajib pajak, jumlah pajak yang harus dibayar, jumlah pajak yang telah dipungut, serta harta dan kewajiban. Keempat informasi tersebut adalah bagian terpenting yang harus diisi oleh Wajib Pajak.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengisi SPT:

1. Perhatikan beberapa catatan lain terlebih dahulu sebelum mengisi formulir lampiran.

Jangan lupa di setiap lembar mengisi identitas seperti nama, NPWP dan tahun pajaknya, jangan lupa membubuhkan tanda tangan. Jika tidak, SPT yang dilaporkan dianggap tidak sah.

Sebelum SPT dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) jika SPT menunjukkan kurang bayar, maka kekurangannya harus dibayar paling lambat 25 Maret bisa melalui kantor pos atau bank.

2. Wajib Pajak harus memperhatikan jenis formulir yang diberikan.

Sejak memberlakukan sunset policy pada 2008 lalu, Ditjen Pajak telah menerbitkan fomulir SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (1770 ss).

Formulir ini diberikan untuk penghasilan wajib pajak yang nilainya maksimal sampai Rp 60 juta. Selain itu juga melalui situs Ditjen Pajak Anda dapat memilih formulir PPh orang pribadi untuk satu pemberi kerja (formulir 1770 s) dan untuk pekerja bebas dengan formulir nomo 1770.

3. Pada dasarnya ketiga formulir itu hampir sama dalam format dan tata cara pengisian.

Bedanya, untuk format formulir 1770 ss (formulir yang sederhana) pengisian SPT menjadi lebih mudah karena informasinya dikemas dengan lebih sederhana.
Misalnya, dalam pencatatan lampiran penghasilan netto dalam negeri, Wajib Pajak tidak lagi disodori dengan informasi sumber dan jenis penghasilan seperti pada formulir sebelumnya yang banyak dikeluhkan oleh para Wajib Pajak.

Contoh pengisian formulir 1770 S, misalnya poin yang diisi hanya data induk (berisi nama, alamat, NPWP dan seputar keterangan WP), data hitungan pajak terhutang (pindahan dari lampiran) dan tandatangan. Pada posisi lampiran, Wajib Pajak mencatat berapa penghasilan netto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, kemudian penghasilan netto dalam negeri lainnya jika ada, daftar harta dan daftar kewajiban.

4. Ketahui Penghasilan Kena Pajak

Pada lembar SPT, baik itu untuk WP (Wajib Pajak) pribadi atau badan, tidak tertera adanya jumlah penghasilan kena pajak. Untuk itu sebelum mengisi SPT, Wajib Pajak perlu mengetahui lapisan penghasilan kena pajak.

Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terbaru yakni No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa mulai 2009, tarif bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri telah diturunkan dari tarif di UU sebelumnya, UU No. 17 Tahun 2000.

Tarif pajak terbaru adalah sebagai berikut:
1. Penghasilan sampai dengan Rp 50 juta dikenakan tarif pajak 5 persen
2. Penghasilan antara Rp 50 - 250 juta dikenakan tarif 15 persen
3. Penghasilan antara Rp 250 - 500 juta dikenakan tarif 25 persen
4. Penghasilan di atas Rp 500 juta dikenakan tarif 30 persen

5. Perhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Selain menetapkan lapisan penghasilan kena pajak, pemerintah dan DPR juga menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP ini ditetapkan sebagai batas minimum penghasilan seoarang Wajib Pajak tidak dikenai pajak penghasilan.

Jadi bagi Anda yang merasa penghasilannya di bawah PTKP, Anda tidak perlu berbelit-belit mengisi SPT. Namun, pengisian SPT bukan berarti dilupakan melainkan tetap harus dilaporkan kepada Ditjen Pajak.

Menurut UU perpajakan terbaru bahwa PTKP Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi belum kawin adalah Rp 15.840.000 dan tambahan Rp 1.320.000 untuk wajib pajak yang kawin.

PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp 15.840.000 dan tambahan Rp 1.320.000 untuk setiap anggota keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga.

6. Tambahan Tarif Lain

Sebagaimana disebutkan di awal bahwa SPT memuat informasi tentang harta dan kewajiban. Untuk itu dalam pengisian SPT, tambahan tarif atas harta atau kekayaan dalam tarif tambahan ini juga patut menjadi catatan para Wajib pajak.

Tarif tambahan ini seperti tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak (PBB) sebesar 0,5 persen, tarif pajak yang dikenakan atas BPHTB sebesar 5 persen, dan tarif pajak Pertambahan Nilai adalah 10 persen.

Selain itu juga dikenakan pula untuk tarif pajak Penjualan atas Barang Mewah paling rendah 10 persen dan paling tinggi 75 persen, juga atas ekspor barang kena pajak 0 persen.

Mendag Tantang Peritel Tingkatkan Serapan Produk UKM

Admin Harapan Tani Group — Sat, 13 Feb 2010 12:07:00 +0700

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menantang peritel untuk meningkatkan serapan produk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang saat ini sekitar 10 persen menjadi 30 persen.

"Saya kasih PR dan tantangan untuk peritel, kalau saat ini kira-kira ada 10 persen barang UKM di seluruh hipermarket, kita tingkatkan jadi 30 persen," katanya saat membuka seminar mengenai ASEAN-China FTA di Jakarta, Jumat.

Mendag mengharapkan peritel bisa membantu upaya peningkatan penjualan produk dalam negeri di pasar domestik.

"Kita sama-sama menantang diri dalam upaya peningkatan suplai dari UKM. Kalau pemerintah dikasih target, kita juga boleh kasih target pada pengusaha," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Mendag juga mengharapkan sektor ritel tidak menjual barang impor ilegal sehingga produk dalam negeri bisa bersaing dalam pasar bebas ASEAN-China.

"Kita berharap sektor ritel menjadi sektor yang bertanggung jawab mengambil barang impor yang melalui jalur resmi, bukan yang ilegal, yang tidak bayar PPN dan Bea Masuk," tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Benjamin Mailool menyambut baik target peningkatan pasokan barang UKM sebanyak 30 persen oleh peritel.

Selama ini, lanjut dia, kemitraan antara peritel dan UKM sudah dilakukan antara lain dengan penyediaan lahan promosi produk UKM di gerai peritel hingga pembinaan peningkatan kualitas produk UKM.
(E014/B010)

http://www.antaranews.com/berita/1265965010/mendag-tantang-peritel-tingkatkan-serapan-produk-ukm

Mendongkrak Kepercayaan pada Koperasi

Admin Harapan Tani Group — Fri, 12 Feb 2010 07:19:13 +0700

Boing Sudrajat, Direktur KSP Dana Nusantara
Baru berdiri, sudah mampu berlari. Itulah gambaran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Nusantara, yang dipimpin Boing Sudrajat. Dibentuk pada 27 Mei 2009, KSP Dana Nusantara sudah mampu menghimpun dana pihak ketiga hingga tembus angka Rp 52 miliar. Ini memang bukan KSP “biasa”. Kecuali bentuknya koperasi yang dilengkapi badan hukum, dalam banyak hal, KSP Dana Nusantara memiliki perbedaan menyolok dengan KSP yang dikenal selama ini.
Layaknya sebuah bank modern, pengelolaan KSP yang berkantor di Plaza Great River Indonesia, Ground Floor, kawasan bis-
nis Kuningan, Jakarta ini, sejak awal sudah didukung sistem online. Bahkan, siapapun bisa menjadi anggota, hanya dengan mengakses website www.koppsp.com. Fasilitas ATM juga tersedia, untuk anggota yang memiliki coop card. Belum lagi fasilitas mesin EDC mobile payment, yang dapat disewa anggota untuk membantu usaha mereka.

Dengan segala kelebihannya, KSP Dana Nusantara benar-benar telah melesat tinggi, meninggalkan citra “manajemen warungan” yang selama ini masih banyak disematkan pada koperasi. Eloknya, KSP dana Nusantara siap menjalin kerja sama dengan KSP-KSP lain di Indonesia, dengan memanfaatkan ja-
ringan online yang telah tersedia. Jika ini terjadi, gerakan KSP di tanah air, niscaya bakal melakukan lompatan besar, bersaing secara diametral dengan perbankan.

Boing Sudrajat, adalah salah satu tokoh yang membidani lahirnya KSP Dana Nusantara, yang kemudian didaulat untuk sekaligus memimpin kepengurusannya. Bagaimana persisnya sepak terjang KSP Dana Nusantara? Berikut penuturannya saat berwawancara dengan Irsyad Muchtar dari PIP.

KSP Dana Nusantara lahir dengan sosok seperti lembaga keuangan mo-
dern. Apa yang menjadi dasar pemikiran pembentukannya?

Salah satu persoalan krusial yang masih banyak menghinggapi koperasi Indonesia, adalah soal kepercayaan masyarakat. Terlebih koperasi yang bergerak di jasa keuangan, kepercayaan adalah faktor kunci. Memang, ada sejumlah koperasi simpan pinjam yang berkembang dengan baik. Tapi pada umumnya mentok pada tingkat tertentu, yang levelnya masih jauh di bawah bank. Dengan KSP Dana Nusantara, kita berusaha untuk mendobrak masalah ini.

Melalui pengelolaan profesional yang didukung teknologi online dan sarana modern lainnya, kita bangun kepercayaan masyarakat ke level yang paling tinggi. Sejauh ini, cukup berhasil. Buktinya, hanya dalam waktu sekitar enam bulan, KSP Dana Nusantara mampu menghimpun dana masyarakat sampai Rp 52,143 miliar, melalui tiga produk simpanan, yaitu Simpos, Sijaka, dan Sijaka Prioritas.

Ada pendekatan khusus yang dilakukan?

Tentu saja. Agar efektif dan efisien, kita melakukan pendekatan pa-
da sebuah kelompok, asosiasi-asosiasi, dan komunitas. Kita tidak mungkin menjelaskan berbagai ke-
unggulan dan keuntungan berga-
bung dengan koperasi, pada masya-
rakat luas sekaligus. Karena banyak hal yang perlu dijelaskan secara khusus. Tapi, kita juga tidak mungkin melakukan pedekatan secara face to face, one by one. Itu malah tidak efisien. Pokoknya, kita harus rajin da-
tang ke sebuah komunitas yang potensial, untuk mempresentasikan keunggulan koperasi kita, dan manfaat atau keuntungan yang bisa mereka
peroleh kalau bergabung. Tapi, sekali lagi, yang ditekankan di sini adalah bagaimana kita membangun kepercayaan mereka. Kalau untuk menabung, yang pertama kali mereka percaya kan di bank. Nah, tugas kita adalah memberi alasan paling rasional, mengapa mereka harus menabung di KSP Dana Nusantara.

Penggunaan teknologi canggih oleh KSP Dana Nusantara, tentu membutuhkan biaya besar, terutama dalam pengadaannya. Bagaimana menutup high cost ini?

Mendapat kepercayaan tinggi da-
ri masyarakat itu tidak mudah, dan tidak murah. Terlebih untuk urusan
uang. Tidak cukup hanya dengan bicara saja. Kita juga harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk memberikan layanan terbaik. Dalam bisnis jasa keuangan, fasilitas online itu sebetulnya sudah standar. Cost pengadaan
dan maintenance-nya memang cukup besar, tapi tidak masalah selama kita berhasil mendapat kepercayaan yang besar pula dari masyarakat. Dalam jangka panjang, teknologi itu malah akan mengefisienkan operasional kita.
Juga, memudahkan koperasi untuk
bekerja sama dengan pihak lain. Misalnya, dengan PT Pos Indonesia. Kerja sama ini, telah menghubungkan KSP Dana Nusantara dengan lebih dari 3000 titik layanan. Jadi, anggota yang mau menyimpan uangnya di koperasi, bisa melakukannya melalui layanan kantor-kantor PT Pos, yang sudah terhubung secara online. Agar menarik, kita juga memberikan berba-
gai gimmick berupa hadiah spesial seperti yang dilakukan bank

Apakah penggunaan teknologi, kerja sama dengan pihak lain sampai pemberian gimmick untuk penabung, menjadikan cost of fund di KSP Dana Nusantara jadi membengkak, bahkan lebih tinggi dari bank?

Peningkatan cost of fund, memang tak terhindarkan. Tapi, di banding bank, di koperasi rate-nya bisa lebih fleksibel. Terlepas dari itu, kita lebih banyak menggenjot penghimpunan dana dari tabungan biasa dibanding tabungan berjangka. Bunga tabung-
an biasa, berkisar 4,5 persen, sedangkan tabungan berjangka bisa 11 persen. Target KSP Dana Nusantara, komposisi dana pihak ketiga, adalah 70 persen tabungan dan 30 persen tabungan berjangka. Untuk tabungan berjangka pun, kita sangat memperhitungkan spreading risk. Jumlah
simpanan yang kecil, kita beri bunga lebih besar dari simpanan yang lebih besar. Misalnya, di bawah Rp 100 juta bisa sampai 13 persen, sedangkan di atas 100 juta 12,5 persen atau lebih kecil lagi.

Kalau begitu, KSP Dana Nusantara cenderung memperbanyak jumlah anggota.

Betul. Lebih banyak, lebih ba-
gus. Karena itu, kita juga bekerja sama dengan Dekopin. Saat ini, KSP
Dana Nusantara sudah memiliki
anggota dan calon anggota sekitar 59 ribu orang. 400-an orang di antaranya di Jakarta. Selebihnya, tersebar di daerah-daerah. Dana sim-
panan dari anggota, sebetulnya sangat baik, karena tidak mudah ke luar masuk. Selama mereka menjadi anggota, dana itu tetap ada. Karena itu, kami sedang mempertimbangkan untuk menurunkan jumlah simpanan pokok yang saat ini dipatok Rp 1 juta.

Menghimpun dana dalam jumlah besar, tentu saja biayanya juga tinggi.
Lantas, ke mana KSP Dana Nusantara menyalurkannya?

Untuk penyaluran dana, kita bekerja sama dengan Koperasi Nusantara, yang sudah punya jaringan 211 kantor layanan di seluruh Indonesia. Koperasi ini juga bergerak melalui jalinan kemitraan dengan pihak lain, termasuk dalam hal menyalurkan pin-
jaman atau pembiayaan. Termasuk pinjaman mikro untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Tapi dana yang kita salurkan sebagai pinjaman, kita batasi sebesar 70 persen dari seluruh dana yang terhimpun.

Pembatasan ini kami lakukan untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu, misalnya banyak anggota yang menarik dananya. Di koperasi kan belum ada sistem interlanding seperti bank. Lembaga penjaminan simpanan pun belum ada. Mudah-mudahan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, nanti dimasukkan perlunya diadakan lembaga penjamin khusus untuk koperasi simpan pinjam.

sumber <>

Ijasah S1/S2 Bisa Dijaminkan Ke Bank

Admin Harapan Tani Group — Wed, 10 Feb 2010 13:05:19 +0700

Inilah kepedulian Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah (Kemengkop dan UKM) terhadap sarjana yang masih mengganggur. Kebijakan ini patut diacungkan jempol. Kemengkop dan UKM telah membina 1.500 sarjana terkait pelaksanaan program pemberdayaan Wirausaha Baru (WUB) di 2010.
MENEG Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan program ini bentuk kepedulian Kemenegkop terhadap para sarjana dalam membangun iklim usaha di tanah air.

Syarief juga mengaku tidak sulit membina sarjana karena mereka sudah mendapat pelajaran manajemen. “Jadi kita mudah mendapatkan seorang manajer yang bisa mengatasi krisis kepemimpinan atau rebutan jabatan disuatu koperasi atau unit usaha lainnya.

Selain itu, Kemenegkop juga tetap melakukan pembinaan terhadap lulusan SLTA. “Tujuannya, mereka bisa menjadi pengusaha pemula dan kita beri bantuan kredit,”ujarnya.

Selanjutnya, bekas Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, besaran bantuan kredit yang akan diberikan tergantung proposal atau jenis usaha yang dikembangkan para lulusan sarjana. Dalam hal ini, tentunya selektivitas juga akan diusung ketat.

“Ini program perdana dan yang ikut angkatan pertama. Namun, ini akan terus dilakukan, “katanya. Modal pemberian kredit ini akan diambil dari anggaran Kemenegkop dan UKM.

“Yang lebih penting, program ini didukung kalangan perbankan,”lanjutnya. Di sisi lain, Syarief mengatakan, Kemenegkop sudah berkoodinasi dengan menteri-menteri terkait dan perbankan agar ijasah s1/s2 bisa menjadi anggunan kredit di perbankan.

“Kalau bank bisa memberikan kredit lewat KUR, kita (pemerintah) memberi kredit lewat bantuan dana bergulir,” katanya

sumber : (http://www.danabergulir.com/berita-pilihan/196-196)